peraturan desa tentang pengelolaan air bersih. Bahwa Sumber Daya Air merupakan Potensi Kekayaan Alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a maka dipandang perlu disusun Peraturan Desa Sekotong Tengah Tentang Pelestarian Sumber Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum. peraturan desa tentang pengelolaan air bersih

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Konten dari Pengguna. 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 210 Kali Peraturan Menteri Keuangan 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan. KEPALA DESA SEGOBANG bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satukebutuhan pokok masyarakat yang. TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TASIKMALAYA, Menimbang : a. peraturan lain sebagai perwujudan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan. Rancangan Peraturan Desa tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih 2022 • ahya unzila akbar Download Free PDF View PDF Kumpulan Regulasi Terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2010 • oswar. TAHUN 20. pada tanggal 03 Agustus 2017 . 07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa JDIH Kementerian Keuangan ; Bahasa. Download Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran Rumah Tangga BUMDes - Juragan Desa. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR dan KEPALA DESA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA BANJAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 1 Air Bersih Air dimanfaatkan manusia untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, mencuci, kakus dan untuk dikonsumsi. TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOKERTO Menimbang : a. SPAM. 7, Jl. anggota jdih. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelangaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,. 32 tahun 2017 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan air adalah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik,. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PERBUP No 39. T. Petunjuk teknis ini disediakan untuk memberikan panduan langkah-langkah peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dalam rangka pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. TAHUN 20. edu Academia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa. 150 Kali. Sumber: Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Jenis. 000 Km 2Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. kelurahan dodung alamat : jln. Pedoman WHO untuk pengelolaan air minum dan sanitasi yang aman dapat diterapkan untuk penanganan KLB COVID-19. “Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah memberikan rekomendasi strategis terkait pengelolaan sumber daya air yang mendukung perbaikan. Surat – Surat berharga lainnya. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Perdes adalah Perkades dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Salah satu strategi struktural yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga ketahanan air nasional adalah terdapat empat rancangan peraturan pemerintah yang bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tentang penyediaan air minum, sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, dan irigasi. tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 18. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang. kondisi dan pengelolaan air bersih; serta kualitas air bersih rumah tangga berdasarkan persepsi masyarakat. 37/PRT/M/2015, BN. MH. Fokus kegiatan adalah berupa penyediaan sarana air bersih di Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk dan sarana sanitasi di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam di Desa Sampora, Kecamatan Cisauk dengan sumber. Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPengelolaan Lingkungan Hidup •Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air •Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air •Permen LH No 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah •Permen LHK No 68 tahun 2016 tentang. 173/PMK. Akses informasi tentang air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik di desa, masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan taraf hidup. digital, melalui aplikasi e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi). PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun. NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DESA KARANGSONO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGSONO. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup; c. (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS) KOMPAS. Tujuan nomor 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation. Untuk penyaluran dana desa sebagaimana diatur didalam pasal 18 tahap pertama disalurkan apabila bupati/walikota telah menerima. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja; Mengingat : 1. Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 18. secara umum sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. GIANYAR – Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi melaunching Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat pada, Jumat (Sukra Kliwon. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN. Undang-Undang. 8. 3hudwxudq %xsdwl 7dqdk /dxw 1rpru 7dkxq whqwdqj %hvdudq 3hqjkdvlodq 7hwds gdq 7xqmdqjdq . 47. Sedangkan pemakaian air adalah jumlah air yang digunakan dari sistem yang ada bagaimanapun keadaannya. BUMDes dibentuk didasarkan. Mata air yang dikenakan retribusi adalah mata air Eka Mental dan Mata air Pancor Dao. Ketentuan tersebut diatur dalam PP No. a. Banyak manfaat tambahan yang akan didapatkan dengan menerapkan pengelolaan air dan. air produk RO di atas dapat disimpulkan bahwa air tersebut sudah memenuhi standar kadar maksimum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. Tabungan Atas Nama Desa / BUM Desa; 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa, maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; c. 81 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa,. 25 desa lampa, kecamatan banggai. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. MDGs 2. Sasaran SDGs pada tahun 2030 adalah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sebagai salah satu Desa yang termasuk kawasan Hijau, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6, seri E) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata. 21 Desember 2021 12:14:18 Administrator 1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWABDinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur. D: R ANANTA produk hukum PERBUB 2018 Perbup 38 th 2018 Pengelolaan Keuangan Desa revisiku. Rancangan Peraturan Desa yang berisikan tentang pengelolaan dan pengadaan air bersih di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang masyarakat desa terkait dengan proyek air bersih/minum, Pemelrintah Desa Kaligondo perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan dan Pernanfaatan HIPPAM. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif. PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT: Tinjauan Perspektif Legal1. 81of 18. Akbar1, Muhammad Fahrul2 1 Prodi Teknik Pengairan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Makassar 2 Prodi Teknik Pengairan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah,Makassar Email, muhakbarnomba@gmail. E-Mandiri. 24 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 2. Persyaratan Kualitas Air Minum; 14. ketersediaan air bersih. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007. Salam Juragan Berdesa. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Diundangkan di Depok . UU No. Latar Belakang. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan sampah di desa agar tercipta lingkungan yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah perlu ada pengaturan penanganan sampah secara terpadu; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 2. PERBUP 13/2015 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Magelang. Sehingga kami pernah mengatakan kewenangan desa ini jangan-jangan hanya pepesan kosong. Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah; 6. pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat tanggal 15 Desember 2009. (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan MRumah Takanan angga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2)3 huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas: a. desa. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara. dusun II Desa Sukajadi, masyarakat juga belum memiliki pengetahuan tentang kualitas air bersih dan ketrampilan teknik pengolahan air bersih. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 11. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 2. Judul. dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah. 1 Kualitas Air BersihMasyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga pengelolaannya harus ditangani oleh kelembagaan yang benar-benar terpadu dengan peraturan yang holistik yakni UU SDA No. lokal di dalam mengelola mata air, memerlukan pengkajian lebih mendalam (Sudarmadji dkk. desa-kota dan urbanisasi. 92. Mengingat : 1. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 10. Rancangan Peraturan Desa yang berisikan tentang pengelolaan dan pengadaan air bersih di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten JombangTetapi sangat disayangkan belum adanya peraturan desa mengenai pengelolaan air bersih di Desa Wonokerto menjadi problematika desa tersebut, pada akhirnya ada warga yang melakukan kecurangan dalam pemakaian air bersih dengan menjebol air pipa yang pada akhirnya, warga desa yang sangat jauh dari sumber air. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pengelolaan Air Bersih di Lendang Nangka, Lombok Timur - Localise SDGs Indonesia. (2) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat. Pasal 3 Setiap warga Desa Cipedes, berhak mendapatkan air bersih dan sehat melalui fasilitasi air minum umum PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH. (2). 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Hutan Kota; 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. Dalam UU Sumber Daya Air dua jenis kewenangan ini dinyatakan secara detail (pasal 16 sampai 18). 1 DASAR HUKUM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI INDONESIA. DRAF PERDES. JDIH Kabupaten Banyuwangi | BerandaPengolahan Air Bersih di Desa Sukajadi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan tentang air bersih dan budaya hidup bersih, 2) memberikan keterampilan teknologi proses pengolahan air bersih. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, duniaPemeliharaan terhadap instalasi pengelolaan air bersih harus selalu dilakukan secara rutin untuk menghindari biaya yang tidak perlu karena kurangnya pemeliharaan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah demi menjamin kualitas dari produksi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. com 03199113332 082332835853. Berikut ada beberapa tips dalam menjaga kualitas air bersih di lingkungan. Terkait hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan. 1. Bertempat di ruang rapat Kantor Desa Apuan, Perbekel Desa Apuan I Wayan Sunarta, Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Agung Semarabawa, SH. UU No. Istilah-istilah penting dalam Perdes Tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat. TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOKERTO Menimbang : a. Banyak daerah di. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan. 983 desa,. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 TahunUU Sumber Daya Air ini telah mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini, yakni jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari, pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem (single management, serta perkuatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air. Peraturan Desa tentang Larangan Membuang Sampah di Sungai. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; Undang-Undang Dasar Negara. Hari Ini 204; Kemarin 924;. Namun air yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air warga Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. air bersih. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangUndang -Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 8. 9. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 7 TAHUN 2017 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bastha. Dalam UU No. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Segobang. PERDA No 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 3. JDIH Kabupaten Purwakarta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai. BAB I KETENTUAN UMUM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; z. Desember Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat golongan yaitu :. Paciran Kab. edu no longer supports Internet Explorer. Peraturan Pemerintah Republik. Kata Kunci: Manajemen operasional; Pengelolaan air bersih; Badan Usaha Milik Desa Abstract BUMDes is a village business institution that is managed by the community and village. untuk Surat Keputusannya, Silahkan Download File Peraturan Desa. TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMANGEUNTEUNG, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan. 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih Kepada Desa Tahun Anggaran 2016. Pengelolaan Air Bawah Tanah : Lihat Rincian: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005: Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan : Lihat Rincian: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031: Lihat Rincian: Peraturan Daerah. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; fasilitasi Rancangan. Ditahun 2016 tercatat hanya 10 desa dan kelurahan ODF. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara of 18. 536 Kali Siapa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Bab I : Ketentuan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Menimbang Mengingat. air yang memenuhi ketentuan baku mutu air minum yang berlaku (Permenkes No. 12,0. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan tentang air harus memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial ekonominya. Sebagai percontohan, database yang diambil adalah desa Kaligintung. PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA. Dana yang diperoleh dari iuran air bersih setiap bulannya di manfaatkan sebagai berikut : (1) Retribusi ke Pemerintah Desa (2) Biaya perbaikan jaringan air bersih (3) Biaya. 07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,Air Bersih Debit Air Limbah Satuan Acuan 1. 6. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Undang—Undang Nomor 6.